Pilkades Diupayakan Tidak Sesuai Permendagri

1130 views

KOTA-Saat Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Raperda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di DPRD Pamekasan sedang tegang-tegangnya membahas pasal demi pasal dan terus didesak sejumlah kalangan untuk segera selesai, ternyata draft Raperda Pilkades terpaksa diubah dengan draft yang baru.

Ketua Komsi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, pihaknya kembali menerima draft baru tentang pilkades dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas Pemdes). Pasalnya, draft lama yang sedang dibahas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014.

“Ada perbedaaan per-pasal dan per-bab karena harus disesuaikan dengan Permendagri,” katanya kepada Kabar Madura, kemarin.

Namun, sejumlah ketentuan yang tertuang dalam Permendagri tersebut, ternyata tidak sesuai dengan situasi lokal di Pamekasan, sehingga dimungkinkan ketentuan tersebut sulit diterapkan bagi sistem politik desa di Pamekasan. Terdapat kebiasaan lokal yang tidak mungkin dipadukan dengan Permendagri yang akan diserap dalam Perda Pilkades itu.

Di Pamekasan, kata Ismail, terdapat kebiasaan pilkades yang hanya dilakukan pada setiap dusun. Sementara di dalam Permendagri tersebut, akan dibagi layaknya pemilihan umum. Yakni dibentuk panitia pemungutan suara (PPS) yang membawahi sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

“Ini yang akan kami koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri, karena pola seperti ini diperkirakan bisa menciptakan kerawanan sosial di desa,” imbuhnya.

Selain itu, dalam Permendagri tersebut, terdapat ketentuan yang membatasi jumlah calon kepala desa tidak lebih dari 5 orang dan minimal 2 orang calon. Pihaknya, menginginkan khusus di Pamekasan diberikan keleluasaan untuk sesuai dengan ketentuan atau kebiasaan sebelumnya yang sudah pernah berlaku.

Untuk saat ini, selain masalah ketentuan tersebut, pembahasan Raperda Pilkades harus diulang kembali guna menyesuaikan dengan Permendagri. Untuk pembahasan raperda sebelumnya tidak lagi dipakai karena untuk saat ini, yang akan dibahas pasal perpasal adalah draft pilkades yang baru.

“Dengan masuknya draft baru ini ya kami bahas dari awal lagi, karena yang tidak sesuai dengan Permendagri harus berubah. Dan untuk ketentuan lainnya yang tidak sesuai dengan situasi lokal, kami akan koordinasikan dengan Kementrian Dalam Negeri dulu,” tandasnya.

Sebelumnya, ketentuan turunan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Desa adalah Permendagri Nomor 112 Tahun 2014. Namun Permendagri tersebut baru diterima oleh Bapemas Pemdes setelah Raperda tentang Pilkades sudah dibahas oleh legislatif. (waw/anm)

Related Search