raziaTIDAK PATUT DICONTOH: Seorang PNS yang sedang belanja di pasar terjaring razia oleh Satpol PP. (KMDOK)

PNS Nakal, Sekkab Enggan Sebut Nama Instansi

1181 views

KORANKABAR (PAMEKASAN)-Meski Satpol PP sudah bekerja dengan maksimal melakukan penjaringan terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) nakal, namun sampai saat ini Pemkab Pamekasan belum menyebutkan asal instansi para abdi negara yang keluyuran pada saat jam kerja itu.

Selain itu, penindakan yang akan dibebankan terhadap para PNS tesrebut juga masih belum jelas. Hanya saja, pemerintah mengaskan bahwa para PNS nakal itu akan dikembalikan ke masing-masing instansi untuk dilakukan pembinaan. Namun instansi yang dimaksud seolah dirahasiakan oleh pemerintah setempat.

”Saya sudah menerima laporan dari Kepala Satpol PP (Didik Hariyadi, red). Dan saya sudah perintahkan ke masing-masing instansi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, melalui pimpinan di masing-masing instansi untuk memberikan pembinaan,” papar Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Alwi Beiq, Senin (13/4).

Ditanya mengenai puluhan PNS tersebut berasal dari instansi mana saja, Alwi Beiq belum memberikan penjelasan dengan rinci. Hanya saja, dia memastikan jika para PNS nakal tersebut sebagian besar berasal dari kalangan guru. Menurutnya, bila masih ditemukan PNS mangkel dalam artian tetap melanggar ketentuan jam dinas, maka akan diberikan sanksi yang lebih tegas.

”Sebagian besar dari kalangan guru. Untuk detailnya silahkan tanya Satpol PP saja. Saya hanya membaca secara umum saja. Pada intinya semisal nanti mereka masih ditemukan keluyuran pada saat jam dinas, maka kami akan menindak dengan sanksi yang lebih berat. Yakni berupa teguran, peringatan dan hukuman,” paparnya.

Sementara itu, Didik Haryadi menegaskan tidak mempunyai kewenangan untuk berbicara banyak mengenai penjaringan para PNS nakal. Menurutnya, razia terhadap para PNS nakal merupakan perintah dari pimpinan pemerintah, dalam hal ini Sekkab Pamekasan.

”Jadi untuk mengetahui secara pasti rincian terkait instansi para PNS nakal yang terjaring sebaiknya tanya langsung ke Sekkab. Karena kami mendapatkan perintah dari beliua. Tugas kami hanya melaporkan hasil penjaringan PNS yang keluyuran pada saat jam kerja. Selepas itu bukan tanggung jawab kami lagi,” tegasnya.

Untuk diingat, sedikitnya terdapat 23 PNS yang berhasil diamankan para aparat penegak perda belum lama ini. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi perkotaan. Di antaranya yakni Jalan Kabupaten, Tronojoyo, Jokotole, Diponorogo, Arek Lancor, hingga Pasar Kolpajung.

Masing-masing kegiatan yang mereka lakukan pada saat jam kantor aktif sangat bermacam-macam, yakni belanja atau beli-beli, bahkan keluyuran dengan tujuan yang tak jelas. Fakta tersebut sangat berdampak terhadap kendornya instansi di bumi gerbang salam dalam mengemban tugas pemerintahan. (ito/anm)

Related Search