TERKATUNG-KATUNG: Nasib Melati (dua dari kanan) sampai sejauh ini belum diketahui kejelasannnya. Baik terkait kasusnya, kelanjutan pendidikannya, maupun soal penanganan terhadap kejiwaannya yang terguncang hebat. (KM/DOK)

Predator Anak Gentayangan di Madura, Jangan Tutup Mata! Pengusutan Kasus ‘Melati’ Jadi Berbelit-belit

KORANKABAR.COM (PAMEKASAN) – Kasus kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun seksual, yang akhir-akhir ini menjadi kasus nsional, sesungguhnya sudah melanda anak-anak di Madura. Yang paling menonjol, kasus ‘Melati’ di Pamekasan. Tapi, aparat berwenang malah terkesan tidak menunjukkan pengayoman yang memadai kepada anak-anak, terutama korban, dari ‘kebuasan’ predator anak.

Tim Kabar Madura Pamekasan

SEORANG remaja putri, sebut saja bernama Melati, yang baru berusia 17 tahun, diperkosa RH (32), ayah tirinya, sekitar Desember tahun 2014. Selanjutnya, dia dijual ke lelaki hidung belang, demi mendapatkan alibi bagi si ayah tiri.

Ironisnya, IYL, ibu kandung korban turut menikmati hasil penjualan itu, bahkan terlibat dalam transaksi penjualan kali kedua anaknya ke lelaki hidung belang.

Polisi, dalam hal ini Polres Pamekasan, sesungguhnya pada 18 Agustus lalu telah menerima laporan dari IYL, berkaitan dengan perbuatan jahat RH. Malahan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Pamekasan sempat meminta RSUD Slamet Martodirjo Pamekasan melakukan visum terhadap korban.

Tapi, tidak ada pengusutan lebih lanjut, karena ibu kandung Melati mencabut laporannya. Bahkan, penyidik dari Unit PPA Polres Pamekasan menghentikan proses penyidikannya.

Kabar itu begitu menghentak, beberapa pekan belakangan. Karena sebelumnya, menyeruak berita tentang pemerkosaan dan pembunuhan sadis terhadap bocah berusia 9 tahun, yang terjadi di daerah lain.

Sejumlah kalangan di Pamekasan, terutama Woman’s Crisis Centre (WCC) manakala melihat polisi seakan menunjukkan sikap acuh tak acuh dalam menangani kasus yang dialami warga Jalan Trunojoyo, Pamekasan itu.

Aparat Polres Pamekasan sendiri baru mau beranjak menangani lagi kasus Melati itu, setelah WCC melaporkannya kembali pada 12 Oktober lalu.

”Menurut kami, pencabutan itu rekayasa ibu kandung dan ayah tiri korban. Makanya kami protes ke Polres Pamekasan, karena tidak menindaklanjuti dan tidak mengembangkan kasusnya,” ujar Ketua WCC Pamekasan, Nur Hasanah, beberapa waktu lalu.

Di bagian lain, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP3A) Pamekasan juga turun tangan, serta menekankan agar polisi lebih mengarahkan penyelidikannya pada unsur pidana human trafficking (penjualan orang) terhdap korban.

Masalahnya, hingga saat ini, belum ada kejelasan yang pasti berkaitan dengan penanganan kasus yang menimpa Melati itu. Pengusutan oleh polisi malah terkesan berbelit-belit.

Pihak kepolisian Pamekasan mengaku, masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap korban, yang sedang dilakukan P2TP3A Pamekasan. Menurut mereka, Jika hasil pemeriksaan dari P2TP3A sudah selesai, maka pengusutan kasus Melati yang dilakukan Polres Pamekasan, bisa dilanjutkan.

 

Korban Minta Penyidikan Dihentikan?

Kapolres Pamekasan, AKBP Sugeng Muntaha, Jumat (23/10) mengatakan, antara  pemerkosaan dengan human trafficking jelas berbeda unsur pidananya. Dengan demikian, aparat kepolisian harus memeriksa dan mendapatkan keterangan yang konkret atau detail dalam penuntasan kasus tersebut.

Disinggung soal, kesan mudah menyerah atas laporan yang pertama, Sugeng membantah keras kesan tersebut. Menurutnya dalam penyidikan, polisi membutuhkan beberapa keterangan yang konkret guna dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku.

Ketika itu, menurut pengakuan Sugeng, polisi menghentikan penyidikan karena atas permintaan dari keluarga korban, serta permintaan korban sendiri. Sehingga secara otomatis para penyidik belum bisa mendapatkan keterangan secara maksimal atau detail dari beberapa saksi, maupun dari korban sendiri.

Dia menegaskan, pihaknya tidak main-main dalam menangani kasus itu. ”Apalagi saat ini korban sudah didampingi oleh lembaga-lembaga yang ada di Pamekasan, seperti P2TP3A dan WCC. Jadi kami tidak mungkin main-main dengan kasus ini,” ujarnya, ketika dikonfirmasi lewat kontak telepon, kemarin.

Sedangkan menurut hasil analisa P2TP3A Pamekasan, Polres Pamekasan belum banyak bertindak dalam menangani  kasus pemerkosaan dan human trafficking yang dialami Melati. Penyidik Polres Pamekasan belum mendalami unsur pidana human trafficking yang diduga dilakukan ayah tiri dan ibu kandung korban.

Koordinator Divisi Hukum P2TP3A Pamekasan, Umi Supratiningsih meminta penyidik Polres Pamekasan supaya memperdalam pengusutan kasus tersebut dari sisi human trafficking-nya. Sebab, dalam pemeriksaan sebelumnya terhadap korban, penyidik dari Unit PPA Polres Pamekasan hanya berkutat seputar unsur pidana pemerkosaan.

Dosen STAIN Pamekasan itu menjelaskan, permintaan P2TP3A Pamekasan itu, sudah diajukan kepada penyidik pada akhir pekan lalu. Bahkan P2TP3A Pamekasn juga merekomendasikan penyidik supaya memeriksa beberapa orang yang berkaitan dengan kasus tersebut, sebagai saksi. Tidak menutup kemungkinan pula, saksi-saksi tersebut dapat berstatus pelaku.

 

Pemkab Tidak Tahu

Parahnya Pemkab malah diam, dan terkesan mengabaikan kasus pemerkosaan dan human trafficking yang dialami anak di bawah umur ini. Buktinya meski kasus yang menimpa Melati, sudah terdengar lama di bumi gerbang salam. Bahkan hingga kasus itu dua kali dilaporkan pihak kepolisian, Pemkab Pamekasan mengaku, belum mengetahuinya secara pasti.

Tak pelak jika selama ini, pemkab diam seolah membiarkan persoalan yang dialami salah satu siswi SMA itu, mengalir begitu saja. Pemerintah setempat, baru tahu kasus tersebut, setelah dihubungi awak media untuk dimintai konfirmasi berkenaan dengan penanganan dan bentuk perhatian terhadap Melati.

Karena sudah jelas, Melati mengalami guncangan jiwa setelah berbagai kejadian buruk menimpanya.

”Maaf saya belum tahu persis persoalan itu (kasus Melati, red). Kalau memang kejadiannya seperti itu, hukum harus jalan sebagaimana mestinya. Serta pendidikan anak tetap diperhatikan, karena dia harus tetap sekolah,” respon, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan, Alwi Beiq, setelah dikonfirmasi, Jumat, 16 Oktober lalu.

Tak hanya itu, setelah mendengar semua kejadian yang menimpa Melati, Alwi berjanji akan melakukan penanganan terhadap Melati. Salah satunya yakni akan berkoordinasi dengan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan.

Hal itu akan dilakukan demi masa depan Melati. Di samping itu, Pemkab membutuhkan dukungan dari masyarakat Pamekasan.

”Perhatian tetap harus diberikan, baik dari pihak sekolah maupun disdik. Dan saya berharap masyarakat juga mendukung, dengan tidak memandang negatif terhadap korban. Kita harus pulihkan mentalnya. Nanti saya sampaikan pada disdik untuk melakukannya,” janji Alwi.

Setelah kasus itu dilaporkan kembali, oleh WCC ke pihak Polres, cukup menarik perhatian para wakil rakyat.

Bahkan seluruh anggota Komisi IV DPRD Pamekasan juga siap memberikan dukungannya agar masalah tersebut dituntaskan. Tidak hanya dari sisi proses hukumnya namun juga bagaimana  mengembalikan mental korban menjadi seperti semula.

Termasuk, membahas terobosan agar kasus semacam itu tidak terjadi lagi di Pamekasan. Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik mengatakan, masalah ini tidak bisa tuntas jika semua pihak hanya sekedar menyatakan penyesalan atau ironis.

Menurutnya harus ada langkah konkret agar permasalahan semacam itu tidak terjadi lagi. Pihaknya juga meminta agar masyarakat ikut mengawal masalah ini agar tuntas secara hukum maupun menyembuhkan tauma psikologis korban.

Apik juga meminta agar Pemkab Pamekasan melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) untuk mengambil langkah. Utamanya mendampingi korban  Dengan tujuan tak lain hanya untuk menghilangkan trauma akibat kejahatan seksual yang dialami berulangkali itu. (yoe)

Related Search