PELAYANAN : Penerbitan perizinan dituding lelet, sehingga anggotadewan curiga adanyapengaruh mafia.KM/DOKPELAYANAN : Penerbitan perizinan dituding lelet, sehingga anggotadewan curiga adanyapengaruh mafia.KM/DOK

Proses Perizinan Diduga Sarat Pungli

110 views

 

KORANKABAR.COM(SAMPANG)-Minimnya investor yang masuk ke Kabupaten Sampang diduga lantaran, masalah perizinan.Hinggakini rumitnya alur birokrasi di Kabupaten Sampang masih disorot miring oleh para wakil rakyat.Hal tersebut ditunjukkan dengan leletnya kinerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Sampang dalam melayani perizinan.

Ketua komisi I DPRD Sampang Moh. Hodai menuding penerbitan perizinan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang selama ini memang sering lambat. Padahal persyaratan yang diajukan pemohon telah lengkap. Menurutnya lambannya penerbitan izin oleh KP3M perlu dicurigai.

“Bukan satu dua kali keluhan soal lamanya proses penerbitan perizinan ini, tapi sudah sering saya dengar dari masyarakat,” katanya.

Pelayanan yang lama, imbuh Hodai, mengakibatkan masyarakat tidak tertarik untuk  menanam investasi di Sampang. Kinerja Pemkab Sampang juga dinilai negatif.

“Keterlambatan bagi pemohon dimungkinkan kebiasaan lama yang menggunakan pungutan, dan ini bukan untuk dibiarkan, namun harus ada ketegasan langsung dari pucuk pimpinan,” tambahnya.

Politisi Partai Demokrat tersebut mencurigai, lambatnya penerbitan perizinan karena faktor ketidakberesan kinerja oknum-oknum di KP3M. Sebab tidak menutup kemungkinan, hal itu sebagai salahsatu cara agar memaksa pemohon memberi upah. Perilaku-perilku seperti itu dikatakan memang sering terjadi.

“Harus ada perombakan di manajemen KP3M, karena kondisi yang ada saat ini bukan untuk dipertahankan, namun harus ada pembaharuan sistem didalamnya,” tegasnya.

“Saya berharap kepada kepala kantor untuk mengevaluasi kinerja kasi-kasi atau staf-stafnya. Sehinga pelayanan di KP3M tidak dikeluhkan dan banyak investor yang berdatangan ke Kabupaten Sampang,” tegasnya lagi.

Jika masyarakat menemukan penerbitan izin yang lelet dan dipersulit, diharapkan mengadu kepada pihaknya, sehingga legislatifbisa langsung mengawal secara khusus.

“Disana ada aturan dari pemerintah pusat, ikuti dan lakukan apa yang telh termaktub dalam aturan itu, maka semua akan berjalan lancar,” imbuhnya.

Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (KP3M) Sampang Abdul Syakur berdalih, penerbitan izin yang lamban karena faktor kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon tidak lengkap. Karenanya, lambat cepatnya penerbitan izin tergantung pada kelangkapan persaratan yang diajukan.

“Kadang persyaratannya  tidak lengkap sudah dimasukkan dan disetor ke kami, jadi tidak bisa diterbitkan,” dalihnya.

Pihaknya membantah bahwa lambannya penerbitan izin karena pihak KP3M bermain-main.  Penerbitan izin dikatakan sudah melalui ketentuan-ketentuan. Seperti izin SIUP dalam waktu tiga hari sudah bisa keluar dengan catatan persyaratan yang diajukan sudah lengkap.

“Persaratan yang diajukan  tergantung jenis perizinanya. Ada persaratan adminsitratfi dan teknis,” tambahnya.(awe/waw)

Related Search