POTENSI PAD: Jembatan timbang di Jatim yang saat ini paling canggih dengan dukungan teknologi komputer. KM/Ist

Saling Rebut Pengelolaan Jembatan Timbang

72 views

KORANKABAR.COM(SURABAYA) – Keinginan Pemerintah Pusat yang akan mengambil alih jembatan timbang sesuai Undang Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah per Oktober 2016 ini mendapat kritikan dari eksekutif maupun legislatif.

Komisi D DPRD Jatim dan Gubernur Jatim telah menyurati Menteri Perhubungan (Menhub) agar pengelolaan jembatan timbang diserahkan kepada Jatim dengan alasan semua infrastruktur telah dimiliki Jatim.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Achmad Heri mengatakan, jika Komisi D bersama Gubernur telah menyurati Menhub agar pengelolaan jembatan timbang diserahkan kembali ke Jatim.

Menurut dia, saat ini sistem yang digunakan sudah komputerisasi dan online, ternyata selama dikelola Jatim pengelolaan jembatan timbang telah meraih berbagai penghargaan tingkat nasional.

“Dengan sejumlah pertimbangan inilah kami berharap pengelolaan jembatan timbang dikembalikan ke Jatim lagi. Mengingat di seluruh jembatan timbang bisa dimonitor langsung ke server pusat, maka otomatis pungli tidak ada,” kata dia di DPRD Jatim, Kamis (20/10).

Dia menurutkan, jika pengelolaan jembatan timbang tidak semata-mata untuk meraup Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi lebih pada mempertahankan dan menjaga infrastruktur yang ada.

“Dengan mobil angkutan yang  bermuatan melebihi tonase akan merusak jalan. Dan jika infrastruktur rusak,  perbaikannya membutuhkan anggaran yang cukup besar,” ujar politisi asal Partai Nasdem ini.

Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dishub LLAJ) Jatim Wahid Wahyudi mengaku, jika pelayanan jembatan timbang di Jatim merupakan satu-satunya pelayanan yang menerapkan sistem komputerisasi.

Menurut dia, bahkan menjadi pilot project atau percontohan pelayanan jembatan timbang di seluruh Indonesia.

“Bahkan kita sudah mendapat  berbagai penghargaan dari KPK, Ombudsman RI dan Menpan RI. Sayangnya dalam posisi sudah bersih dari pungli terdapat wacana jembatan timbang akan dikelola pemerintah pusat,” ujar mantan Pejabat Bupati Lamongan ini.

Dia juga berharap, pelayanan untuk masyarakat yang ada di daerah biarkan dikelola Pemprov agar lebih dekat dengan masyarakat.

“Bagaimanapun Gubernur adalah wakil dari pemerintah pusat di daerah harusnya mendapat kewenangan dalam mengelola pelayanan kepada masyarakat di daerah,” tandasnya.(dit/h4d)

Related Search