TERBENGKALAI: Gudang komoditas di Kecamatan Omben yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat sudah 6 tahun terbengkalai. KM/DOK

Sudah Dibangun, Tidak Difungsikan

64 views

KORANKABAR.COM(SAMPANG) – Terbengkalainya gudang komoditas di Kecamatan Omben, Sokobanah dan Banyuates, membuat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtam) Sampang angkat tangan.

Dinas yang membidangi perdagangan itu merasa gudang komoditas tidak perlu dipersoalkan, hal itu dikarenakan saat ini gudang komoditas masih belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

Bahkan, gudang yang seharusnya menjadi salah satu pusat penyimpanan bahan-bahan pangan itu lebih baik dibiarkan daripada digunakan namun berbenturan dengan hukum.

Kepala Disperindagtam Sampang Misdi menyatakan, pihaknya sudah berupaya agar gudang komoditas sudah bisa dikelola dinasnya. Ia mengaku pada bulan September lalu sudah menanyakan kembali terkait pelimpahan dari pusat ke daerah.

”Ingin bagaimana lagi gudang itu masih belum diserahkan kepada pemerintah daerah, namun yang jelas kami sudah kembali menanyakan kepada Kementerian Perdagangan terkait nasib dan kelanjutan gudang komoditas ini,” ujarnya Kepada Kabar Madura, Selasa (8/11).

Dijelaskan Misdi, gudang komoditas memang sudah lama menjadi persoalan di dinasnya. Untuk itu, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah persyaratan untuk diusulkan terkait pengelolaan dari gudang komoditas, termasuk pihak ketiga yang akan mengelola.

”Sesuai UU tentang resi gudang, yang mengelola gudang harus badan, seperti koperasi, dan saat ini kami masih mencari koperasi yang betul dinilai profesional bisa mengelola gudang,” paparnya.

Disinggung sistem tawarannya apakah tunjuk atau lelang? Misdi mengaku belum bisa menyebutkan, mengingatkan saat ini pihaknya masih ingin berkonsultasi langsung dengan bupati Sampang. Namun terpenting bagi dia, gudang komoditas harus dipasrahkan terlebih dahulu ke daerah.

”Kami juga tidak tahu juga kenapa belum ada penyerahan dari pusat, namun yang jelas kami akan tetap memperjuangkan agar gudang komoditas ini segera dilimpahkan ke daerah, baru kita atur pihak ketiga yang akan mengeloa gudang komoditas,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Misdi, jika tidak ada kendala dalam waktu dekat ini pihaknya akan menanyakan kembali kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI. Selain itu, akan diadakan pengumuman kepada masyarakat bagi yang berkeinginan mengelola gudang komoditas.

”Sampai sekarang belum ada target PAD atau sewa yang ditentukan, nanti semuanya diatur ketika gudang komoditas sudah sah menjadi aset daerah, ini saja yang perlu difokuskan,” ungkap Misdi.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sampang Shohebus Sulton mendesak agar dinas terkait segera menindaklanjuti dan memanfaatkan gudang tersebut.

Menurutnya Disperindagtam punya peran penting dalam persoalan tersebut. Sehingga ia meminta agar pihak terkait untuk segera meminta ketegasan dan penjelasan kepada pemerintah pusat terkait status pengelolaan gudang komoditas tersebut.

”Disperindagtam setengah hati memperjuangkan nasib gudang komoditas, seharusnya gudang yang sudah 6 tahun dibangun itu sudah bisa dimanfaatkan masyarakat, jadi titik tekan perjelas statusnya, jika tidak kami yang mengawalkan ke Kemendag RI ,” tukasnya.(mam/h4d)

 

Related Search