ILEGAL: Petugas Satpol PP Sumenep mengambil media luar ruang berupa spanduk, baliho, dan umbul-umbul yang tidak berizin. KM/AINUL ANWAR

Sumenep Banjir Media Luar Ruang Tak Berizin

290 views

KORANKABAR.COM (SUMENEP) – Banyaknya perusahaan atau pihak yang memanfaatkan media luar ruang tanpa izin resmi dari Pemkab Sumenep mengakibatkan stagnannya pendapatan pemerintah dari sektor retribusi pajak media luar ruang.

 

Sesuai aturan, seluruh pemanfaatan media luar ruang harus mengurus perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Sumenep. Media luar ruang tanpa izin tersebut menjadi santapan Satpol PP Sumenep untuk ditertibkan.

 

Dalam operasi terhadap media luar ruang yang dilakukan Satpol PP, Senin (18/7), ditemukan puluhan spanduk, umbul-umbul, dan baliho tanpa izin di beberapa ruas jalan protokol kawasan kota seperti di Jalan Trunojoyo, Jalan Husni Thamrin, dan Jalan Raya Gapura.

 

“Dalam operasi Senin (18/7), kami menurunkan puluhan media luar ruang ilegal. Umbul-umbul dan sejenisnya yang dirazia bisa diminta lagi oleh pemiliknya. Tetapi jika tidak, akan diletakkan di Kantor Satpol PP,” terang Kepala Seki Ops dan Trantibum Satpol PP Sumenep Mohammad Saleh.

 

Selain tidak memiliki izin, beberapa media luar ruang diambil paksa juga dikarenakan masa izin yang sudah kedaluwarsa seperti milik Unversitas Wiraraja Sumenep.

 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Nurus Salam mengatakan bahwa Satpol PP tidak boleh tebang pilih dalam merazia media luar ruang yang melanggar aturan.

 

“Harus ada teguran yang keras! Kalau perlu teguran tertulis kepada perusahaan bersangkutan. Selain itu juga harus ada sanksi yang sesuai dengan regulasi,” ujar Nurus Salam.

 

Pria yang akrab disapa Oyuk itu mengaku bahwa sekarang Perda yang mengatur hal itu hanya sebatas Perda Retribusi. Perda terkait aturan media luar ruang masih perlu diatur untuk regulasi secara spesifik berkaitan dan sanksi bagi media luar ruang tanpa izin. (aan/rr)

 

Related Search