PINDAH BUI : Tersangka JB (camat Tanjung Bumi) dan MP (staf kecamtan) diduga meminta uang terima kasih untuk mempermudah rekomendasi pencairan dana desa tahap 2. KM/Muchlis Aliwafha (mal)

Sunat DD untuk Permudah Pencairan

123 views

KORANKABAR.COM(BANGKALAN)-Berkas perkara tindak pidana korupsi pemotongan dana desa (DD) di Kecamatan Tanjung Bumi  mulai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan. Berkas perkara dengan tersangka JB (camat Tanjung Bumi) dan MP (staf kecamatan) itu sudah dinyatakan lengkap alias P21, walaupun sebelumnya sempat ditolak oleh pihak kejaksaan.

Kapolres Bangkalan  AKBP Anissullah melalui Wakapolres Kompol Imam Paudji menyatakan, setelah berkas sudah dinyatakan lengkap, kewajiban penyidik adalah menyerahkan tersangka dan beberapa barang bukti ke kejaskaan.

Pelimpahan itu disertai barang bukti seperti uang sebesar Rp883.536.400, beberapa dokumen yang telah disita dari kediaman MP dan di mobil JB, serta dua unit mobil yang berbeda diantaranya ada isuzu panter hitam nopol M 442 HP, dan honda stream hitam M 1288 ET.

Dijelaskan Paudji, uang yang dibungkus dengan kardus coklat itu berhasil diambil dari JB dan MP dari SW (bendahara Desa Bandang Dajah) dan AT (bendahara Desa Bumi Anyar) yang statusnya masih anak dari MP.

“Sebelumnya kami sudah menangkap tangan MP saat hendak menyetor pemotongan uang DD ini. Di situ kami amankan uang ratusan juta. Selang beberapa hari kemudian, kami berhasil mengamankan JB di sekitar Desa Jhunok Bangkalan,” terang Paudji didampingi Kasat Reskrim Iptu Anton Widodo.

Uang itu yang diambil MP dan JB pada pencairan DD tahap pertama, tujuannya sebagai mempermudah jalannya rekomendasi dalam pencairan DD tahap dua. Saat diperiksa penyidik, JB mengaku, dana hanya berhenti di rekeningnya, tidak ada orang di atasnya.

Sementara Iptu Anton Widodo menambahkan, selain mengenai tindak pidana korupsi (tipikor), pasal yang disangkakan juga mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Meliputi pasal  2,3,5,11,12 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

“Kami masih melihat fakta di persidangan dulu, sebab semua pasal yang sudah disiapkan. Di fakta persidangan yang menjadi ajang pembuktian,” bebernya.

Jika terdapat fakta dalam persidangan dan mengarah pada pasal 5 dan 12 huruf b, maka dipastikan akan ada tersangka baru. Pasal itu berkaitan dengan jerat hukum bagi praktik gratisifikasi, baik kepada pemberi maupun penerima.

Dalam dugaan praktik korupsi itu terdapat 2 nama yang diduga terlibat. Keduanya berinsial SW dan AT dan berstatus sebagai sekretaris desa. Keduanya sempat diminta oleh tersangka untuk mengambil uang DD untuk disetorkan ke MP dan JB. Namun saat ini mereka masih berstatus sebagai saksi.

Kasi Pidana Khusus Nurul Hisyam membenarkan bahwa saat ini sudah ada pelimpahan berkas dan tersangkanya. Saat ini tersangka sedang dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II Bangkalan. Sebelumnya kedua tersangka ditahan di ruang tahanan Polres Bangkalan.

 

 

 

“Tadi sudah pelimpahan ke JPU dan JPU sudah memeriksa berkas dan tersangkanya secara formil saja. Untuk memastikan saja bahwa itu tersangka,” paparnya.  (mal/waw).

Related Search