BAYAR RETRIBUSI?: Ada cukup banyak warung makanan yang berdiri di atas aset Pemkab Probolinggo. Pemiliknya mengaku membayar biaya sewa tahunan kepada oknum pegawai yang bertugas di kantor terkait. (KP/Sibro Malisi)

Tanpa Regulasi, Sebagian Pendapatan Melayang

1125 views

KRAKSAAN-Pemkab Probolinggo memiliki cukup banyak aset daerah. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2014 oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Probolinggo, nilai asetnya mencapai Rp1,4 triliun.

Namun pemanfaatan aset tersebut, agar mendatangkan pendapatan, justru masih berpotensi bocor. Salah satunya adalah adalah banyaknya warung makanan yang berjualan di sekitar kompleks perkantoran pemkab yang tak dikenai retribusi resmi.

Diketahui, hampir di tiap perkantoran Pemkab, hampir pasti terdapat warung makanan yang melayani pembeli dari kantor terkait.

Sejumlah pemilik warung dimaksud, kepada Kabar Probolinggo mengaku sudah membayar biaya sewa menempati kawasan perkantoran tempatnya berjualan secara rutin tiap tahun.

“Saya setahun bayar Rp4 juta. Setiap tahun selalu begitu,” kata SA, pemilik warung yang berjualan di salah satu perkantoran pemkab.

Ia menganggap uang itu sudah resmi masuk ke kas Pemkab. Sehingga ia merasa aktivitasnya berjualan tidak akan menemui masalah.

“Persisnya masuk ke mana uang saya itu, saya tidak tahu. Apakah masuk kas resmi atau tidak, itu bukan urusan saya lagi,” ungkapnya.

SA mengaku akan dengan senang hati membayar retribusi jika tiap bulan atau bahkan tiap hari. Namun jika tidak ada sewa yang dibayarkannya tiap tahun.

“Kalau hanya Rp2 ribu-Rp5 ribu tiap hari saya tidak masalah. Asalkan biaya tahunan yang saya bayar selama ini ditiadakan,” terangnya.

Fenomena tersebut juga diakui Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi.

Menurutnya, hal itu terjadi karena tidak ada regulasi mengenai penggunaan dan pemanfaatan aset. Khususnya jika yang dimaksud adalah keberadaan warung-warung makanan yang dibuka oleh kalangan umum di kawasan perkantoran Pemkab.

“Namun, karena tidak ada regulasi semacam itu, kami tidak bisa berbuat banyak,” ungkapnya.

Satu-satunya regulasi mengenai penggunaan aset adalah Peraturan Bupati (Perbup) nomor 24/2014 tentang Penggunaan Aset Pemkab Berupa Tanah Eks Bengkok di 5 kelurahan di Kota Kraksaan.

Perbup ini mengacu pada Perda nomor 6/2011 tentang Retribusi dan Jasa Usaha. Tahun ini, penggunaan aset di 5 kelurahan itu ditarget pendapatan sebesar Rp217 juta. “Selain itu tak ada regulasi lainnya,” terang Susilo.

Pria berkacamata ini menyadari betul besarnya potensi pendapatan pada aset Pemkab. Ia melihat hampir di semua kantor SKPD terdapat warung atau rumah makan yang menurut kabar angin, kerap dimanfaatkan orang dekat dari pegawai yang bertugas di kantor tersebut. Susilo sendiri berencana akan segera mengkoordinasi persoalan itu.

“Harapannya, tahun depan eksekutif bersama DPRD bisa membuat regulasi yang mengatur secara teknis pendapatan aset yang dimanafaatkan untuk usaha,” harapnya.

Secara kasat mata, Susilo menganggap pemerintah dirugikan dengan keberadaan warung makanan tersebut. Alasannya, pasar yang juga merupakan aset daerah ditarik retribusi setiap hari.

“Kalau pasar saja ditarik, maka seharusnya aset pemkab yang digunakan untuk usaha juga ditarik. Ini kemudian bisa menimbulkan kecemburuan jika dibiarkan terlalu lama,” pungkasnya. (bro/dik)

Related Search