SISTEM TAK SEHAT: Para camat yang tersebar di 13 kecamatan sempat mengadakan rapat dengan DPRD Pamekasan untuk mengevaluasi terkait sistem pengembangan desa.KM/NURUS SOLEHEN

Terkendala Sistem, Desa Sulit Berkembang

109 views

KORANKABAR.COM-Sebanyak 178 desa di Kabupaten Pamekasan sulit berkembang. Meski pelaksanaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dicairkan oleh pemkab, namun ada indikator penggunaan ADD yang sulit dilaksanakan kepala desa. Padahal perkembangan desa menjadi sasaran utama bupati pamekasan dalam meningkatkan kemajuan sebagaimana janji politik bupati dulu.
Dalam rangka pelaksanaan DD dan ADD, pemkab pamekasan telah memberikan panduan atau pun pedoman tentang penggunaan DD dan ADD bagi para stakeholder atau pemangku kepentingan.

Seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Dana Desa tahun 2015, masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan di tingkat daerah sehingga penyerapan DD di beberapa daerah banyak yang terlambat.

Contoh masalah yang ditemukan dilapangan antara lain sebagian daerah terlambat dalam hal menetapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengalokasian dana desa. Dan yang menjadi keluhan juga bagi desa yaitu tambahan persyaratan penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) seperti dokumen RPJMDes dan RKPDes yang terkesan seperti disengaja untuk mempersulit kepentingan desa.
Pola penyaluran Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 247/Tahun/2015 ditentukan dalam 3 tahap yaitu 40%, 40% dan 20%. Nah untuk tahun anggaran 2016 ini nantinya akan mengacu pada pola baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui PMK Nomor 40/PMK.07/2016 dimana penyaluran dana desa diatur menjadi hanya 2 tahapan saja yaitu 60% dan 40%.

Hal itu diketahui setelah masing-masing camat yang tersebar di 13 Kecamatan pernah mengadakan rapat bersama Komisi I di gedung DPRD beberapa bulan lalu. Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut yakni mengenai pengembangan desa. Selama ini, rata-rata sistem yang digunakan masing-masing desa dalam mengembangkan pembangunan tingkat desa masih tertutup.

“Artinya, kades yang mengetahui program dari pemkab pamekasan dalam pengembangan desa tersebut. Sedangkan perangkat lain seperti pihak kecamatan rata-rata tidak mengetahui secara pasti terkait adanya program yang direncananakan oleh pemerintah,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Pamekasan Ach. Faisol, Rabu (1/3).
Parahnya, sambung Faisol, terkadang musyawarah yang dilakukan ditingkat desa dan tingkat Kecamatan tidak terkafer di tingkat Kabupaten. Sehingga sistem yang dinilai tidak sehat tersebut perlu dirubah. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan pembangunan desa yang tersebar diseluruh kecamatan se kabupaten pamekasan.

”Agenda ini sebagai evaluasi terhadap seluruh camat untuk agenda triwulan ke depan tahun. karena rata-rata para camat itu masih baru. Kemudian selain itu ternyata masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, semisal tumpang tindihnya kegiatan yang digulirkan ke desa yang mana tidak ada pemberitahuan dari pemerintah ke pihak camat,” ketusnya.
Menurutnya, program kegiatan yang tidak diketahui oleh para camat yakni program yang ada di setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Dia menuturkan memang harus ada kejelasan mengenai program yang digulirkan terhadap pemerintahan desa. Bahkan pihak SKPD juga wajib menginformasikan adanya program kegiatan tersebut terhadap kecamatan.
”Sehingga tidak ada sistem tertutup dalam pelaksanaan program yang masuk ke desa ini. Selama ini yang terjadi pihak kecamatan baru mengetahui adanya program ditingkat desa itu setelah muncul persoalan, inilah hasil pengakuan dari masing-masing camat dari hasil evaluasi bersama kami,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail menegaskan sebagai wakil rakyat akan terus mengawal secara tuntas demi pengembangan dan kesejahteraan masing-masing kecamatan. Menurutnya lembaganya sudah berkoordinasi dengan pemkab pamekasan tentang konsep pembangunan yang baik dan benar.

”Kedepan harus berubah, kebiasaan salah tidak bisa kami biarkan. Tidak ada program prioritas dan tidaknya. Makanya kami akan memadukan musrembang tingkat desa dan kecamatan yang nantinya akan dilaporkan ke bapedda untuk dikaji oleh semua SKPD. karena selama ini hasil musrembang tidak pernah terkafer ditingkat kabupaten, makanya nanti akan kami perjuangkan,” janjinya. (rus/h4d)

Related Search