Warga Kokop ‘Serang Balik’ Massa GPSM

1227 views

KOTA–Demo ditandingi dengan demo. Begitulah yang dilakukan warga Kecamatan Kokop, Bangkalan. Tak terima dengan aksi unjuk rasa sekelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda dan Santri (GPSM), sekitar 300 warga Kokop membuat demo tandingan, Senin (16/3).

Tujuan demo kali ini ganti ‘menyerang’ tuntutan sekelompok massa yang mengatasnamakan warga Kokop. Aksi unjuk rasa pun dilakukan dengan mendatangi instansi hukum seperti kejaksaan negeri (kejari) dan polres setempat.

Koordinator aksi unjuk rasa warga Kokop tersebut, Bahiruddin mengaku nama baik mereka telah ditunggangi kepentingan tertentu. “Kami asli warga Kokop dan merasa kurang berkenan jika wilayah kami ditunggangi dengan politik kotor,” ucap Bahiruddin, kemarin.

Sekadar diketahui, sekelompok massa yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda dan Santri menuntut agar Kapolres Bangkalan mengundurkan diri, Rabu (11/3). Desakan ini berkait dengan penahanan Kepala Desa Durjan Mahrus Ali dengan sangkaan pemalsuan dokumen.Terkait inilah pula massa GPSM menuntut polisi melepaskan Kepala Desa Durjan Mahrus Ali.

“Aksi (GPSM) itu bukan dari masyarakat Kokop. Kami datang untuk mengklarifikasi bahwa itu bukan warga Kokop,” ungkap Bahiruddin.

Sebaliknya, kata Bahiruddin, warga yang mengatasnamakan sebagai aliansi warga Kecamatan Kokop ini menyatakan dukungan penuh mereka terhadap penegakan hukum serta meminta nama baik Kokop dikembalikan.

Menurut Bahiruddin, pihaknya tidak bisa menerima demo massa tersebut karena selama ini ia mengenal Kecamatan Kokop merupakan wilayah yang aman, dan mencintai hukum. Karena itu, ketika wilayah Kokop mulai dimasuki pihak-pihak kepentingan tertentu, pihaknya akan menuntutnya.

“Wilayah Kokop bukan wilayah fitnah, bukan wilayah kotor, tetapi wilayah yang cinta kedamaian, dan mengutamakan mufakat dalam menyelesaikan permasalahan,” tambah Bahiruddin. “Kami tidak pernah melakukan tuntutan untuk mendesak kapolres mundur dari jabatannya. Kami tidak ingin mengintervensi hukum karena kami sadar hukum. Kami juga tidak pernah melakukan (aksi) itu. Justru kami mendukung sepenuhnya penegakan hukum di Kabupaten Bangkalan,” tegasnya. (mtv/pmn/zis)

Related Search